Bank Dunia dalam laporan kuartalannya mengimbau pemerintah Indonesia fokus pada perlindungan sosial. Sebab perlindungan sosial dianggap sebagai kunci agar Indonesia bisa mencapai level negara pendapatan menengah atas.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang hadir dalam acara peluncuran pun menanggapi. Indonesia sudah melakukan perlindungan sosial sejak lama terutama dari sisi Bantuan Langsung Tunai (BLT).
“Anda sudah melihat bahwa Indonesia sudah membangun sistem sosial. Ini di awal merupakan kebijakan yang sifatnya ad hoc dan random,” ujarnya di Energy Building, Jakarta, Rabu (11/12/2019).
Ide BLT, kata Sri Mulyani, merupakan imbas dari kondisi kritis perekonomian dunia yang mengakibatkan minyak mentah dunia melambung tinggi. Pemerintah pun terpaksa harus menaikkan harga BBM dan listrik.
“Kami ingin implikasinya kepada masyarakat kecil tidak parah. Maka 2005-2006 pemerintah mulai menyusun BLT. Itu desain yang sangat singkat. Bahkan waktu itu Bank Dunia juga memberikan masukan mengatakan bahwa waktunya sangat singkat, tidak mungkin menyusun program bantuan sosial yang sangat singkat sekali,” tuturnya.
Meski begitu, program BLT tetap dilakukan saat Sri Mulyani juga menjadi Menteri Keuangan. Namun saat itu ternyata penyalurannya belum tepat sasaran. Banyak gesekan terjadi lantaran penerimaannya dianggap tidak sesuai.
“Ada yang dengan bangganya mengatakan uang yang dia dapatkan dari BLT digunakan untuk membayar DP kredit motor,” ucapnya sambil berkelakar.
Meski begitu, Sri Mulyani menekankan bahwa pemerintah Presiden Jokowi masih tetap mengembangkan program perlindungan sosial. Program itu tertuang dalam kartu-kartu andalan seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Pekerja, hingga Kartu Sembako. (fr)
